Mengawal Uang Kuliah Tunggal

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
(Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1)

Pendidikan di negara berkembang seperti Indonesia menjadi salah satu fokus utama pembangunan bangsa saat ini, karena semakin banyaknya masyarakat terdidik di Indonesia diharapkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dapat berkembang sesuai dengan tingkat pendidikannya, tetapi mahalnya biaya pendidikan saat ini khususnya di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seakan membuat cita-cita besar diatas hanya menjadi mimpi di siang hari.

Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang disuarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Dikti No. 488/E/T/2012 tanggal 21 Maret 2012 mendapatkan respon cepat dari pihak Rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk menerapkannya pada tahun ajaran baru 2012/2013, kontan saja banyak pihak yang terkejut dengan kebijakan ini khususnya mahasiswa, beberapa mahasiswa kemudian ada yang terlalu panik karena menganggap uang kuliah tiap semester yang mereka bayarkan akan mengalami kenaikan, padahal yang akan mengalami pembayaran dengan sistem UKT hanya mahasiswa baru.

Salah kaprah seperti ini wajar dialami karena kebijakan yang dikeluarkan tidak diimbangi dengan sosialisasi kebijakan terlebih dahulu, bahkan di web resmi UNS (www.uns.ac.id) sosialisasi UKT di rasa mendadak. Pasalnya pemberitahuan ini baru di upload ke web resmi UNS sebelum pengumuman peserta Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) UNS jalur undangan di terima, seharusnya sosialisasi tarif UKT ini dilakukan sebelum pendaftaran peserta seleksi berlangsung.

UKT dapat kita analogikan seperti membayar kuliah dengan cara kredit karena dengan adanya UKT seluruh pengeluaran seorang mahasiswa selama di kampus dibagi dengan delapan semester waktu kuliahnya.

Dampak diterapkannya UKT dari sisi positif memang biaya masuk awal dirasakan lebih murah oleh orang tua mahasiswa tetapi yang kemudian perlu digarisbawahi adalah biaya tiap semester melonjak lebih tinggi, sementara dari sisi negatif penerapan UKT ternyata menyebabkan pihak universitas yang menerapkannya mengalami defisit pendapatan pada tahun pertama hingga tahun ketiga penerapan karena alasan inilah kemudian dibeberapa fakultas pendanaan kegiatan mahasiswa tahun ini mendapatkan dana yang relatif lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini di rasa konyol karena jika kita perhatikan Kemendikbud telah berjanji memberikan Batuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 12% untuk PTN yang siap menerapkan UKT yang jika kita lihat lebih dalam dan teliti ternyata UNS tahun ini telah mendapatkan bantuan Dikti sebesar Rp.26,43 Miliar hal ini dilakukan untuk mengantisipasi defisit anggaran yang dialami oleh PTN yang menerapkan UKT (www.suaramerdeka.com).

Penerapan UKT di UNS seharusnya didasarkan kajian mendalam dengan melihat sisi-sisi positif dan negatifnya, seharusnya pihak rektorat tidak langsung menerapkan UKT di kampus UNS tetapi juga membuat aturan-aturan pelaksana khususnya yang berkaitan dengan penundaan, keringanan, dan pembebasan biaya kuliah untuk mahasiswa baru, karena ternyata di lapangan pun Surat Keputusan (SK) Rektor UNS yang digunakan untuk penundaan, keringanan, dan pembebasan biaya kuliah masih tetap menggunakan SK Rektor UNS No. 557/J27/KM/2004 yang masih membahas tentang SPP dan BPI.

Mahasiswa sebagai elemen terpenting suatu kampus memiliki beberapa tugas terkait penerapan UKT saat ini, yaitu:

Pertama, terkait dengan pengawalan UKT sendiri karena Kemendikbud telah sepakat untuk menunda penerapan UKT di tahun ajaran 2013 (kampus.okezone.com), kemudian jika UNS tetap menerapkan UKT pada tahun ajaran 2012, kita harus benar-benar mengawal kebijakan ini agar mahasiswa kedepannya tidak akan mengalami pungutan-pungutan lain dikampusnya, sorotan selanjutnya terkait dengan transparansi dana bantuan dari Dikti sebesar Rp.26,43 Miliar agar bantuan operasional ini benar-benar tepat sasaran, satu hal lagi yaitu tentang transparasi penerapan UKT agar tidak terjadi kenaikan uang kuliah untuk tahun 2012 hal ini sesuai dengan SE Dirjen Dikti No. 305/E/T/2012 tentang pelarangan menaikkan uang kuliah pada tahun 2012.

Kedua, terkait dengan pemberian beasiswa, tahun ini kuota untuk beasiswa PPA dan BBM serta Bidikmisi di UNS mengalami peningkatan, pengawalan terhadap beasiswa ini penting karena beberapa mahasiswa ada yang benar-benar menggantungkan hidupnya dari beasiswa ini, sering ditemukan beasiswa yang diberikan ternyata terlambat diterima mahasiswa yang membutuhkan, mirisnya lagi ternyata di lapangan ditemukan beberapa mahasiswa yang tidak berhak yang juga menikmati beasiswa tersebut.

Ketiga yang tidak kalah penting adalah advokasi bantuan untuk mahasiswa paska penerapan UKT, jangan sampai nantinya terjadi seorang mahasiswa yang berhenti kuliah dikarenakan alasan tidak mampu membayar biaya kuliah tiap semesternya, maka kejelasan dasar hukum berupa SK Rektor untuk keringanan, penundaan dan pembebasan biaya uang kuliah dengan sistem UKT harus segera direalisasikan.

Jika pendidikan ditempatkan sebagai hak setiap warga negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” maka kita sebagai mahasiswa yang tahu dan mampu mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah wajib hukumnya membantu mereka yang belum tahu dan mampu, mari bergerak bersama untuk menciptakan perubahan ke arah perbaikan bagi Indonesia dan langkah itu dimulai dari kampus kita tercinta.

Kuncoro Probojati

Presiden BEM FH UNS

suara mahasiswa AK-47 edisi 126 Juli 2012

Mengawal Uang Kuliah Tunggal

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s