Belajar dari Hancurnya VOC

jagadfakta.wordpress.com
jagadfakta.wordpress.com

Tulisan ini telah di muat dalam eramadina.com pada 7 Februari 2013

http://eramadina.com/belajar-dari-hancurnya-voc/

 

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) adalah sebuah organisasi perdagangan pada masa penjajahan Belanda yang pernah mengalami masa kejayaan dengan jumlah armada ratusan ribu. VOC ini yang memberikan pendapatan besar untuk bangsa Belanda sehingga menjadi bangsa yang makmur saat itu.

Lalu bencana itu datang melenyapkan perjuangan besar VOC, melenyapkan nama besar beserta aset-aset penting yang dimilikinya. VOC bangrut pada 1799 karena bencana besar itu. Bencana itu bernama korupsi, yang kini juga tengah menyerang Indonesia di segala lini.

Berdasarkan data Transparansi Internasional Indonesia (TII), negara kita menempati urutan ke 11 dari 176 negara dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32 (dengan rentang indeks 0-100) pada 2012. Posisi ini setara dengan Mesir, Ekuator, Madagaskar, dan Republik Dominika. Mirisnya, meski pada 2013 lalu posisi Indonesia mengalami kenaikan peringkat menjadi urutan ke 114 dari 176 negara, tetapi nilai IPK yang didapat masih stagnan pada angka 32.

Korupsi di Indonesia kini memang telah memasuki semua ranah Trias Politica yang dulu didengungkan oleh Montesquieu sebagai jalan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sangat disayangkan mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif di negeri ini tak ada yang mampu selamat dari bencana berlabel korupsi ini.

Sejarah telah membuktikan sebuah organisasi besar dan tangguh di masa penjajahan Belanda yakni VOC harus lenyap disebabkan oleh korupsi yang dilakukan orang-orang di dalamnya. Mereka mencari keuntungan untuk diri sendiri, rakus, dan tamak layaknya tikus-tikus liar.

Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia tentu tidak mau jika negeri pertiwi yang kita cintai ini harus lenyap dan bangkrut seperti VOC karena bencana korupsi. Semangat antikorupsi harus selalu kita gelorakan. Pun perlu kita wujudkan dalam bentuk nyata perbuatan berupa penolakan terhadap segala macam rayuan korupsi. Ya, karena sejatinya korupsi tidak akan dapat bergerak sendiri.

Belajar dari kehancuran VOC, kita belajar tentang daya rusak yang nyata dari bencana bernama korupsi. Maka, menjaga Indonesia dapat kita artikan dengan menjaga diri dari perbuatan korup. Kita tentu ingin Indonesia tidak hancur dan bangkrut. Juga kita ingin agar pandangan negara lain tentang Indonesia sebagai negeri para koruptor dapat berubah.

Seperti kata-kata yang disampaikan oleh salah satu negarawan kita yang Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta, “Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku”. Artinya, perilaku kita akan menentukan pandangan yang timbul dari negara-negara lain.

Oleh karena itu, setidaknya ada tujuh poin asas yang perlu dipegang oleh penyelenggara pemerintahan sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN):

Pertama, asas kepastian hukum, dimana setiap kebijakan penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum.

Kedua, asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu penyelenggaraan negara didasarkan pada keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan.

Ketiga, asas kepentingan umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Keempat, asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi manusia dan rahasia negara.

Kelima, asas proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keenam, asas profesionalitas, yaitu menggunakan keahlian.

Ketujuh, asas akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan.

Asas-asas diatas telah ada sejak 1999. Akan tetapi tanpa realisasi nyata dari diri kita, tentu korupsi tidak akan pernah berhenti. Sekarang saatnya melawan dengan berbuat sedapat mungkin menerapkan asas-asas di atas dalam organisasi atau lembaga tempat kita berada. Jika korupsi dapat kita berantas, maka salah satu cita-cita perjuangan Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke-4, “…dan untuk memajukan kesejahteraan umum…” dapat segera terwujud. Mari bersama lawan korupsi, berkarya untuk negeri.

Belajar dari Hancurnya VOC

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s