Tas, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi

Tas, awalnya jadi alat bantu membawa barang. Kemudian belbagai macam bentuk lahir terpengaruh mode dan gaya. Selain itu tas, kerapkali hadir dalam seminar dan belbagai kegiatan, ia jadi buah tangan bagi peserta. Tas penuh tanda dan tulisan, pembentuk citra panitia kegiatan.

Tas berbentuk koper jadi alat bantu Mohammad Hatta, Proklamator kita, memindahkan buku, menemaninya dalam pembuangan. Buku membantunya menulis tentang demokrasi. Pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Demokrasi berintikan daulat rakyat dalam bahasa Hatta.

Tahun 1998, kedaulatan rakyat dan demokrasi jadi salah satu tuntutan reformasi. Tiga puluh dua tahun terpenjara dalam orde baru. Rakyat ingin bebas, lahirkan reformasi meski lautan darah jadi harga yang harus dibayar. Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) hingga munculnya Mahkamah Konstitusi (MK) jadi ikhtiar merawat demokrasi.

MK, sebagai pengawal konstitsusi. Putusannya bersifat final dan mengikat. Tidak sedikit undang-undang yang gugur didepan MK. Ditafsirkan bertentangan dengan UUD jadi sebab utama. Dalam lintasan sejarah keberjalanan MK, sedikitnya dua kali, tas muncul jadi penanda sesuatu yang serius, memilih pemimpin dialam demokrasi.

Pertama, saat pemilihan ketua MK pertama, tas milik Achmad Roestandi, Hakim Konstitusi, berbentuk koper berwarna cokelat jadi alat bantu meletakkan kertas berisi nama calon ketua MK. Mengantarkan Jimly Asshiddiqie sebagai ketua MK pertama setelah melalui tiga putaran pemilihan.

Kedua, dalam pemilihan kepala daerah dengan menggunakan sistem pemilihan Noken di daerah pegunungan Yahukimo, Papua. Sistem pemilihan adat untuk menentukan pemimpin daerah dengan bantuan Noken atau tas ikat asli Papua. Mekanisme pemilihan didasarkan musyawarah bersama atau otoritas kepala suku yang merupakan representasi keputusan masyarakat. Setelah bersepakat, kepala suku menandai seluruh surat suara milik warganya dan memasukkan seluruh surat suara itu kedalam Noken.

Sistem ini diajukan ke MK oleh pihak yang kalah dalam pemilihan, karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. MK dalam putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 menolak gugatan tersebut. Tafsir Pasal 18 ayat (4) UUD jadi kunci, karena tidak selamanya demokrasi harus dilakukan dengan cara pemilihan langsung. Ayat ini menjadi pintu penghormatan hukum adat dalam memilih pemimpin di daerah masing-masing. Tas dari alat, mode, pembentuk citra hingga demokrasi memilih pemimpin.

Tas, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s